SOKOGURU - Menjelang Ramadan, pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai Rp600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kembali bergulir.
Bantuan ini bukan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tetapi merupakan bentuk dukungan fiskal desa untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Per hari ini, teman-teman, selain bantuan PKH dan BPNT, ada bantuan tunai senilai Rp600.000. Ini disebut sebagai Bantuan Miskin Ekstrem atau BLT Dana Desa,” ujar kreator Channel YouTube Nita’s TV, dalam video terbarunya yang mengulas pencairan bantuan tersebut dikutip pada Senin, 17 Maret 2025.
Dorong Konsumsi dan Perputaran Uang Lokal
Pencairan BLT Dana Desa senilai Rp600 ribu—setara Rp300 ribu per bulan, namun dicairkan dua bulanan—memberi dorongan langsung terhadap konsumsi rumah tangga masyarakat desa.
Dengan uang tunai yang diterima, masyarakat cenderung meningkatkan belanja kebutuhan pokok di warung dan pasar lokal.
“Khusus beberapa daerah, hari ini ada yang cair Rp600.000 dan langsung diberikan secara tunai kepada KPM, di mana mereka menerima surat undangan dan datang ke balai desa untuk mengambil bantuannya masing-masing,” jelas Nita.
Peningkatan daya beli ini berdampak langsung terhadap sektor ekonomi mikro di desa, terutama UMKM lokal.
Pedagang sembako, pakaian, hingga kuliner mengalami lonjakan permintaan, terutama menjelang Ramadan yang biasanya disertai lonjakan kebutuhan konsumsi.
Instrumen Fiskal Hadapi Inflasi Musiman
BLT Dana Desa tidak hanya bertujuan memberi bantuan sosial, namun juga menjadi bagian dari strategi fiskal desa dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Dana yang disalurkan mendorong perputaran uang di desa, mengurangi tekanan inflasi musiman dari sisi permintaan.
“Bantuan ini langsung diberikan kepada para KPM. Pencairannya berbeda-beda tiap wilayah, tergantung kebijakan. Ada yang langsung mencairkan lima bulan sekaligus, empat bulan, tiga bulan, bahkan ada yang per bulan,” ungkap Nita.
Hal ini menandakan adanya fleksibilitas kebijakan desa dalam mengatur pencairan demi efektivitas dampak ekonomi.
BLT Dana Desa Bukan dari PKH atau BPNT
Masyarakat diimbau memahami bahwa BLT Dana Desa bersumber dari alokasi Dana Desa dan berbeda dari PKH maupun BPNT.
“Ini bukan pencairan PKH maupun BPNT, teman-teman, tapi pencairan BLT Dana Desa,” tegas Nita, seraya mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan program agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Selain itu, Nita menambahkan bahwa penyaluran bansos lain seperti PKH dan BPNT sangat tergantung pada validasi data sosial ekonomi.
“Kalau cair teman-teman semua, kemungkinan besar datanya itu aman, artinya bisa mendapatkan Bansos di tahap selanjutnya,” ucapnya. Verifikasi data KPM melalui DTKSEN (Data Sosial Ekonomi Nasional) menjadi kunci penyaluran bansos yang tepat sasaran.
Potensi Ekonomi dan Ketahanan Desa
Dengan pencairan BLT Dana Desa menjelang Ramadan, terlihat bahwa Dana Desa bukan sekadar dana bantuan, melainkan instrumen penggerak ekonomi lokal.
Perputaran uang yang meningkat dan geliat UMKM lokal membuktikan bahwa ekonomi desa mampu tumbuh mandiri dan adaptif, dengan dukungan fiskal tepat sasaran.
“Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan informasi penting ini,” tutup Nita dalam video tersebut. (*)
